Google akan menanamkan US$15 miliar (sekitar Rp273 triliun) di Malaysia pada 2027–2028 untuk kampus data center baru di Selangor dan Negeri Sembilan, energi bersih, dan pelatihan. Pengumuman 4 November itu mempertegas pola yang sudah tampak di laporan e-Conomy SEA 2026: pendanaan ekonomi digital Asia Tenggara mencapai US$21 miliar pada semester I 2026, hampir dua kali lipat total 2025 yang US$11 miliar.
Masalahnya ada di isi angka itu. Menurut laporan itu, lonjakannya didorong dua transaksi data center: STT GDC senilai US$11 miliar dan DayOne US$5 miliar. Yang pertama adalah pembelian 82% saham STT GDC oleh konsorsium KKR-Singtel dari ST Telemedia seharga S$6,6 miliar (sekitar US$5,1 miliar).
Angka US$11 miliar itu adalah nilai perusahaan secara keseluruhan, sudah termasuk utang dan belanja modal proyek yang dijanjikan, untuk operator yang tersebar di 12 pasar Asia Pasifik dan tiga negara Eropa. Artinya, sebagian “investasi besar” itu adalah pergantian pemilik aset, bukan gedung baru, apalagi modal untuk startup. Menurut Tracxn, perusahaan teknologi Indonesia hanya mencatat 14 putaran pendanaan pada Januari–September 2026, turun 56% dari periode yang sama tahun lalu.
Pertanyaan yang lebih penting: dari gelombang beton ini, berapa yang benar-benar dibangun di Indonesia?
Berapa yang sampai ke Indonesia
Sedikit, setidaknya dalam kapasitas yang sudah jadi. Seluruh Indonesia baru punya sekitar 580 MW kapasitas data center terpasang pada semester I 2026, kira-kira separuh dari yang beroperasi di Johor saja.
Di atas kertas, Jakarta mengejar: kapasitas yang direncanakan lebih dari lima kali yang kini beroperasi. Namun yang benar-benar sedang dibangun kurang dari seperempat rencana itu, dan Bangkok kini membangun lebih banyak daripada Johor maupun Jakarta.
Titik terang ada di Batam. DayOne meneken kontrak listrik sekitar 450 MW dengan PLN Batam untuk kampus Kabil, dengan pasokan bertahap pada 2026–2027. Firmus, operator yang didukung Nvidia, juga mengklaim kampus AI-nya bersama DayOne di Indonesia bisa mendatangkan kontrak hingga US$30 miliar dalam enam tahun. Namun, pembiayaan yang sudah diumumkan masih timpang: platform pembiayaan DayOne di Malaysia sekitar US$7,2 miliar, sementara kampus Nongsa 72 MW di Batam dibiayai pinjaman US$411 juta.
Ketinggalan karena listrik, bukan karena mahal
Indonesia tidak kalah karena biaya. Mirae Asset memperkirakan biaya membangun data center di sini sekitar US$8,9 juta per MW, lebih murah dari Malaysia yang US$9,9 juta. Tarif listriknya pun lebih rendah: 6,3 sen dolar AS per kWh, dibanding 10,6 sen.
Kekalahannya ada di waktu. Menyambungkan fasilitas 100 MW ke jaringan di Indonesia rata-rata butuh 36 bulan, tiga kali Malaysia. Padahal permintaan bukan masalah: pelaku industri menyebut tambahan 100–200 MW akan langsung terserap, dan asosiasi penyedia data center IDPRO lebih meminta kepastian tanggal sambungan daripada tarif murah.
Malaysia juga punya jalur yang belum ada di sini. Lewat skema CRESS, data center bisa membeli listrik terbarukan langsung dari pengembang melalui jaringan TNB; di Indonesia, mekanisme serupa (power wheeling) belum berjalan.
Di situlah kerugian terbesarnya. Google berjanji menambah lebih dari 1 GW energi bersih ke jaringan Malaysia serta menanggung seluruh biaya listrik dan sambungannya, sementara DayOne sudah mengamankan lebih dari 1 GW pasokan terbarukan di sana. Data center menjadi pembeli jangka panjang yang membiayai transisi energi, dan Malaysia yang memanennya.
Bisa dibalik, asal listrik diperlakukan sebagai produk
Jendelanya masih terbuka. Malaysia mulai memilih: pemerintahnya membatasi data center non-AI dalam dua tahun terakhir, menghapus subsidi tarif listrik untuk data center, dan mewajibkan konten lokal 30%. BRI Danareksa menyebut Indonesia berpeluang menjadi kaki ketiga limpahan data center regional, setelah Singapura dan Johor.
Tiga langkah untuk menangkapnya:
- Jadikan waktu sambung sebagai janji layanan. Targetkan sambungan 100 MW di bawah 12 bulan untuk klaster yang gardu induknya dibangun lebih dulu. PLN sendiri ingin time-to-power menjadi keunggulan, dengan sekitar 3.534 MW permintaan baru di antrean prioritas. Skala kontrak pun bukan masalah: PLN sudah meneken 1,2 GW dengan satu operator pada Mei.
- Buka akses listrik hijau langsung. Power wheeling atau skema ala CRESS akan membuka pintu bagi hyperscaler yang menuntut energi bersih. Kontrak 10 tahun Microsoft dengan PLN untuk 200 MW energi terbarukan menunjukkan permintaannya nyata.
- Keluar dari Jawa. Sebanyak 142 dari 159 pelanggan data center PLN berada di sistem Jawa-Madura-Bali, setara 99% kapasitas tersambung. Batam adalah kandidat terkuat, dan klaster di luar Jawa sebaiknya dibangun dekat pembangkit, bukan sebaliknya.
Risikonya: batu bara dan air warga
Mengejar Malaysia dengan cara cepat justru membawa risiko terbesar. Sekitar dua pertiga listrik nasional tahun lalu berasal dari PLTU batu bara, dan S&P Global mencatat lambatnya energi terbarukan berisiko membuat batu bara dan gas mengisi kebutuhan data center. Skalanya tidak kecil: di Malaysia, data center diperkirakan menyerap sepertiga konsumsi energi nasional pada 2035.
Air adalah risiko kedua. Menurut bank sentral Malaysia, data center 50 MW bisa memakai air setara 2.200 rumah tangga per hari. Pada 5 Oktober, warga Sambau di Batam berunjuk rasa di gerbang Nongsa Digital Park setelah pasokan air mereka terhenti. BP Batam membantah data center sebagai penyebab dan menunjuk kemarau, tetapi kini mendorong data center baru memakai air laut hasil desalinasi.
Malaysia sudah menunjukkan syaratnya. Johor berhenti menyetujui data center Tier 1 dan 2, mewajibkan air daur ulang, dan memasang batas efisiensi air (WUE) 1,8 seperti Singapura. Google pun menargetkan PUE 1,12–1,14 dan menanggung biaya sambungannya sendiri.
Indonesia bisa menjadikan paket serupa sebagai syarat masuk: energi terbarukan tambahan, bukan sekadar sertifikat; batas PUE dan WUE yang dilaporkan terbuka; air laut atau air daur ulang untuk pendinginan; dan biaya jaringan ditanggung operator, bukan pelanggan rumah tangga.
Yang perlu dipantau
Ukuran keberhasilannya bukan berapa megawatt yang diumumkan, melainkan berapa yang tersambung, dan dari listrik apa. Tiga angka layak dipantau: waktu sambung PLN untuk fasilitas 100 MW, porsi rencana 1,7 GW di Jakarta yang benar-benar dibangun, dan realisasi pasokan 450 MW untuk kampus Kabil di Batam pada 2026–2027.
Jika ketiganya bergerak, Indonesia tidak perlu iri pada Google di Malaysia. Yang patut disesali justru jika kita mengejar ketertinggalan dengan membangun cepat di atas batu bara dan air warga.
