Indonesia dan Malaysia sepakat memperkuat kerja sama regulasi untuk melindungi anak-anak di ruang digital, termasuk melalui penerapan verifikasi usia dan tanggung jawab platform digital.

Kesepakatan itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid bersama Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil dalam sesi diskusi pada hari kedua Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Selasa (20/10/2026).

Akses Digital Harus Aman

Meutya menegaskan, perluasan konektivitas digital harus disertai tanggung jawab pemerintah untuk memastikan masyarakat, terutama anak-anak, terlindungi saat menggunakan internet.

Ia menyatakan, tantangan pemerintah saat ini tidak lagi terbatas pada perluasan akses digital, tetapi juga menjamin akses tersebut aman, bertanggung jawab, dan sesuai kebutuhan setiap generasi.

“Kementerian Komunikasi dan Digital menjalankan tiga pilar utama, yaitu Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga, sebagai acuan program transformasi digital,” ujar Meutya.

Menurutnya, ketiga pilar tersebut sama penting karena kemajuan konektivitas perlu menghasilkan pertumbuhan ekonomi, sekaligus menghadirkan perlindungan bagi masyarakat di ruang digital.

Kesamaan Kebijakan Dua Negara

Meutya menilai, Indonesia dan Malaysia memiliki kedekatan geografis serta aspirasi yang sama untuk membangun lingkungan digital yang lebih aman bagi generasi mendatang.

“Keselamatan anak-anak di dunia digital adalah isu yang sangat penting bagi kedua negara,” ujarnya.

Sementara itu, Fahmi menyampaikan bahwa Malaysia memiliki pendekatan regulasi yang sejalan dengan Indonesia. Malaysia menerapkan Online Safety Act (ONSA), yang memuat Child Protection Code atau Kode Pelindungan Anak.

Fahmi menilai pelindungan anak merupakan bagian penting dalam membangun ekonomi digital yang aman dan berkelanjutan. Ia menyebut, dengan populasi ASEAN yang mencapai hampir 700 juta jiwa dan gabungan produk domestik bruto sekitar USD1,6–USD1,8 triliun, negara-negara kawasan memiliki kepentingan bersama untuk memastikan manfaat ekonomi digital dapat diraih secara aman.

“Untuk benar-benar memperoleh manfaat dari ekonomi digital, kita perlu menjadikan ekosistem ekonomi ini lebih aman. Upaya tersebut harus dimulai dengan memastikan anak-anak kita lebih terlindungi, khususnya saat berada di ruang digital,” ujar Fahmi.

Apresiasi atas PP TUNAS

Fahmi mengapresiasi langkah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Ia juga menilai dialog pemerintah dengan perusahaan teknologi besar penting untuk memastikan platform menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi pengguna anak.

“Menurut saya, sangat baik jika banyak negara di ASEAN mengambil langkah serupa. Melihat kemajuan yang telah dicapai Indonesia, saya merasa sangat senang dan optimistis,” ucapnya.

Fahmi menambahkan, pertukaran pengalaman dan kebijakan antarpemerintah menjadi kesempatan penting bagi negara-negara ASEAN untuk saling belajar.

Malaysia Siapkan Verifikasi Usia

Pemerintah Malaysia kini mempertimbangkan penerapan mekanisme verifikasi usia untuk memperkuat pelindungan anak di ruang digital.

Langkah tersebut dikembangkan setelah evaluasi terhadap mekanisme pembatasan usia yang dinilai masih dapat diakali oleh anak-anak.

“Kami tidak hanya mempertimbangkan mekanisme pembatasan usia, karena pengalaman Australia menunjukkan bahwa anak-anak terkadang masih dapat mencari cara untuk mengakali mekanisme tersebut. Oleh karena itu, kami akan beralih ke mekanisme verifikasi usia,” jelas Fahmi.

Saat ini, pemerintah Malaysia tengah berdiskusi dengan perusahaan teknologi mengenai penerapan mekanisme tersebut. Fahmi menegaskan, pemahaman kebijakan saja tidak cukup karena platform digital juga wajib mematuhi ketentuan dan melindungi pengguna anak.

Peluang Kerja Sama ASEAN

Kesamaan perhatian Indonesia dan Malaysia diyakini dapat membuka ruang penguatan kerja sama di tingkat ASEAN.

Melalui pertukaran pengalaman regulasi, dialog dengan platform digital, dan penguatan mekanisme pelindungan anak, negara-negara di kawasan diharapkan mampu membangun ekosistem digital yang mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjamin keselamatan generasi muda.