Pendanaan startup Indonesia turun lebih dari 90% dalam empat tahun terakhir. Dari puncak USD 4,7 miliar di 2021, angkanya kini diperkirakan di bawah USD 500 juta pada akhir 2025.

Sementara itu, Singapura tetap stabil di kisaran USD 4–5 miliar per tahun. Vietnam justru tumbuh dalam tiga tahun terakhir. Malaysia mulai menarik investor global dengan paket insentif fiskal.
Kalau penurunan Indonesia hanya soal normalisasi pasca-pandemi atau suku bunga global, kita harusnya melihat pola serupa di tetangga. Faktanya tidak. Ada variabel lain yang membedakan — dan salah satunya makin sulit diabaikan: ketidakpastian hukum seputar keputusan investasi.

Kenapa modal ventura beda dari yang lain

Investasi di startup tahap awal bukan investasi biasa. Berbeda dengan instrumen keuangan konvensional yang punya data historis dan tingkat prediktabilitas relatif tinggi, modal ventura beroperasi di ranah ketidakpastian yang jauh lebih dalam.
Riset Harvard Business School (Gompers & Lerner, 2020) menunjukkan polanya: 30–40% investasi VC berakhir rugi total. Lebih dari separuh startup yang didanai tidak pernah memberi imbal hasil berarti. Hanya 5–10% yang menghasilkan return signifikan.

Ini bukan kegagalan tata kelola. Ini distribusi probabilitas yang melekat pada investasi inovasi.

Investor profesional menjalankan due diligence berlapis — uji tuntas hukum, keuangan, teknis, wawancara pelanggan, verifikasi referensi pendiri. Tapi tidak ada due diligence, setebal apa pun, yang bisa mengeliminasi sepenuhnya risiko adverse selection atau moral hazard. Ketika pendiri startup dengan sengaja memalsukan laporan keuangan, menciptakan pendapatan fiktif, atau menyembunyikan liabilitas, investor profesional sekalipun bisa jadi korban. Dalam literatur ekonomi, ini dikenal sebagai principal-agent problem.

Pertanyaannya: kalau keputusan investasi yang sudah melalui prosedur profesional — lalu gagal karena fraud pihak ketiga — bisa berujung tuntutan pidana, di mana batas antara risiko bisnis yang wajar dan kelalaian yang bisa dipidana?

Apa yang sebenarnya terjadi di ekosistem

Tren pelarian aktivitas pendanaan bisa dijelaskan lewat empat mekanisme yang saling memperkuat.

Efek jera pada investor. Ketika keputusan investasi yang gagal bisa berujung proses pidana, kalkulasi risiko berubah secara fundamental. Bukan hanya risiko finansial, tapi juga risiko hukum personal. Dalam bahasa ekonomi, ini peningkatan implicit cost of investing. Investor yang rasional merespons dengan menarik diri.

Fragmentasi ekosistem. Modal ventura bukan cuma soal uang. Ekosistemnya terdiri dari angel investor, VC, korporasi, inkubator, akselerator, universitas, dan regulator. Ketika investor institusional mundur, seluruh rantai pendanaan terganggu — inkubator kehilangan mitra, akselerator kehilangan sponsor, founder kehilangan akses ke modal tahap lanjutan.

Capital flight. Modal itu mobile. Ketika kepastian hukum memburuk di satu yurisdiksi, modal mengalir ke tempat yang lebih stabil. Data Bank Indonesia menunjukkan tren peningkatan net outflow investasi portofolio dari sektor teknologi sejak awal 2024. Setiap dolar yang keluar untuk dialokasikan ke startup yang terdaftar di luar negeri adalah dolar yang tidak lagi menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.

Brain drain. Founder dan talenta terbaik mengikuti ke mana modal pergi. Sudah mulai terlihat tren pendirian perusahaan oleh founder Indonesia di bawah entitas Singapura — bukan terutama soal pajak, tapi soal kepastian hukum. Dalam jangka panjang, Indonesia berpotensi kehilangan generasi wirausahawan teknologi berikutnya.

Business Judgment Rule: Doktrin yang sudah teruji

Indonesia bukan negara pertama yang menghadapi persoalan ini. Banyak yurisdiksi dengan ekosistem VC matang sudah punya kerangka perlindungan hukum yang spesifik, dikenal sebagai Business Judgment Rule (BJR).

BJR melindungi direktur, komisaris, dan pengambil keputusan profesional dari tuntutan pidana atau perdata selama empat syarat terpenuhi:

• Keputusan dibuat dengan itikad baik (good faith).
• Keputusan didasarkan pada informasi yang memadai (informed decision).
• Tidak ada benturan kepentingan (no conflict of interest).
• Keputusan diambil demi kepentingan terbaik entitas yang dikelola.

Doktrin ini diadopsi luas di Amerika Serikat — khususnya Delaware, yurisdiksi dominan untuk pendirian perusahaan teknologi — lewat preseden Smith v. Van Gorkom (1985) dan dikodifikasi dalam Delaware General Corporation Law. Singapura mengadopsi prinsip serupa di Companies Act. Inggris, Australia, dan Kanada punya variannya sendiri di kerangka common law.

Penting dicatat: BJR bukan kekebalan mutlak. Kalau investor terlibat kolusi, menerima suap, atau mengambil keputusan tanpa due diligence yang memadai, BJR tidak melindunginya. Yang dilindungi adalah itikad baik dan proses profesional — bukan hasil akhir yang menguntungkan.

Yang dipertaruhkan ke depan

Tanpa kerangka yang lebih jelas, dampaknya akan bersifat kumulatif:

2026–2028. VC institusional mengurangi aktivitas pendanaan baru secara signifikan. Portofolio existing dikelola defensif. Pendanaan untuk startup tahap awal sangat terbatas.

2028–2030. Startup tahap awal kesulitan mendapatkan pendanaan dari sumber domestik. Founder beralih ke sumber asing dengan tiket lebih kecil dan persyaratan lebih ketat.

2030–2035. Indonesia berpotensi kehilangan posisinya sebagai salah satu ekosistem startup terkemuka di Asia Tenggara. Inovasi terpusat di negara tetangga. Ekonomi digital — yang menyumbang sekitar 4–5% PDB nasional — tertinggal.

Yang paling kena dampaknya bukan investor atau founder. Yang paling kena adalah penerima manfaat langsung ekosistem digital: jutaan mitra pengemudi, pelaku UMKM yang bergantung pada platform digital, dan tenaga kerja terampil di sektor teknologi.

Yang bisa dilakukan

Yang dibutuhkan bukan kekebalan untuk investor. Yang dibutuhkan adalah kerangka yang lebih jelas — penegakan hukum yang konsisten membedakan antara fraud (tindakan melawan hukum) dengan business judgment (keputusan profesional dengan itikad baik yang hasilnya tidak menguntungkan).

Beberapa langkah yang bisa dipertimbangkan:

• Adopsi formal Business Judgment Rule untuk investasi profesional — bisa lewat revisi UU Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah, atau peraturan OJK.
• Pedoman penegakan hukum yang membedakan antara investment negligence dan failed investment judgment.
• Dialog struktural antara pelaku industri VC, regulator, dan aparat penegak hukum untuk membangun pemahaman bersama tentang risiko investasi pada startup tahap awal.
• Penguatan tata kelola internal institusi investasi — standar due diligence, transparansi portofolio, mekanisme whistleblowing.

Inovasi tidak lahir dari kepastian mutlak. Inovasi lahir dari keberanian mengambil risiko yang diperhitungkan — dan keberanian itu butuh perlindungan kerangka hukum yang jelas.

Ketika proses hukum tidak membedakan antara fraud dan business judgment, yang terancam bukan kepentingan segelintir individu. Yang terancam adalah masa depan ekonomi digital Indonesia.