Pemerintah berencana menyelaraskan pembangunan pusat data dan kecerdasan artifisial (AI) dengan perencanaan energi nasional. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pengembangan teknologi digital tidak terhambat keterbatasan pasokan listrik dan infrastruktur pendukung.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan bahwa pembangunan AI Factory dan pusat data perlu direncanakan bersama sektor energi. Menurutnya, energi merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan pengembangan AI, baik di Indonesia maupun secara global.

“Hal-hal terkait dengan pembangunan AI Factory, termasuk data center AI Factory, itu harus dilakukan tidak lagi secara terpisah sektor per sektor, tapi dalam sebuah koordinasi yang kuat,” ujar Meutya dalam acara Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Senin (19/10/2026).

Koordinasi Digital dan Energi

Meutya menilai koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi menjadi langkah strategis.

Keterhubungan kebijakan digital dan energi diharapkan mampu menyelaraskan kebutuhan infrastruktur teknologi dengan ketersediaan pasokan energi.

“Koordinasi yang kuat dengan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi menjadi penting karena di dalamnya ada ekosistem energi yang berkaitan dengan keberlangsungan pengembangan artificial intelligence,” jelasnya.

Merespons gagasan tersebut, Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mendukung sinkronisasi perencanaan pusat data dengan penyediaan energi. Ia menyatakan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital penting untuk memetakan kebutuhan listrik pusat data di Indonesia.

“Saya akan minta data lokasi dari teman-teman yang akan membangun data center, supaya supply energinya itu bisa langsung disediakan,” ujar Bahlil.

Kebutuhan Listrik 20 GW

Bahlil memperkirakan kebutuhan tambahan daya untuk mendukung pengembangan pusat data mencapai 20 gigawatt atau 20.000 megawatt. Kebutuhan tersebut menuntut perencanaan terkoordinasi agar pembangunan infrastruktur digital sejalan dengan kesiapan pasokan energi nasional.

Selain energi, pemerintah juga akan menata investasi pusat data agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Bahlil menegaskan investasi teknologi tinggi tidak boleh hanya diukur dari besarnya modal yang masuk, tetapi juga dari peluang usaha yang dibuka bagi pengusaha nasional dan daerah.

“Kita akan membuat satu regulasi yang win-win. Kita silakan mereka masuk, tapi juga hargai, dan bagaimana berkolaborasi dengan pengusaha nasional, pengusaha daerah di mana investasi itu akan dilakukan,” tegasnya.

Manfaat bagi Daerah

Bahlil menjelaskan bahwa pusat data membutuhkan teknologi dan modal besar, tetapi penyerapan tenaga kerja langsungnya relatif terbatas. Di sisi lain, operasional fasilitas tersebut memerlukan sumber daya signifikan, termasuk listrik dan air.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan masyarakat di sekitar lokasi investasi turut memperoleh manfaat dari aktivitas ekonomi yang tercipta. Investor asing tetap dipersilakan berinvestasi di Indonesia, namun perlu membuka ruang bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam ekosistem bisnis pusat data.

“Investasi yang berkualitas adalah investasi yang bersinergi. Bukan hanya persoalan nilai uang,” ujar Bahlil.

Melalui koordinasi sektor energi dan digital serta pengaturan investasi yang mendorong kolaborasi, pemerintah berupaya memastikan pengembangan AI dan pusat data berjalan berkelanjutan. Langkah tersebut juga diharapkan memperkuat daya saing industri digital nasional dan memperluas manfaat ekonomi ke berbagai daerah.