*kami melakukan pembaruan informasi, nilai US$15 miliar adalah bagian dari alokasi pemerintah untuk MBG

Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang kecerdasan buatan (AI) yang akan mengintegrasikan teknologi tersebut ke berbagai program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut sumber Reuters, inisiatif ini akan memanfaatkan sebagian dari dana MBG yang bernilai sekitar US$15 miliar atau Rp267 triliun.

Draf beleid tersebut saat ini masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan pemanfaatan AI dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dengan proyeksi peningkatan produk domestik bruto (PDB) hingga 12 persen atau setara US$366 miliar pada 2030.

Peta Jalan AI Nasional 2026–2029

Draf Perpres memuat peta jalan implementasi AI bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada periode 2026–2029. Fokusnya adalah pengembangan dan pemanfaatan AI untuk mendukung program prioritas nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia secara global.

Sejumlah sektor strategis yang menjadi prioritas meliputi ekonomi dan keuangan, energi dan lingkungan, kesehatan, ketahanan pangan, pendidikan, pertahanan, perumahan, hukum dan keamanan, reformasi birokrasi, hingga seni dan ekonomi kreatif.

Pemerintah juga menyiapkan sejumlah program “quick win”, antara lain:

• Optimalisasi MBG.
• Skrining tuberkulosis (TBC).
• Pemetaan wilayah rawan stunting.
• Penguatan koperasi desa.
• Pembelajaran adaptif di sekolah.
• Deteksi hoaks dan disinformasi.

Implementasi di Program Makan Gratis

Dalam program MBG, AI dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan pengawasan. Teknologi ini akan digunakan untuk menyusun menu berbasis kebutuhan gizi daerah, memprediksi permintaan makanan, memantau kebersihan dapur, serta mendeteksi potensi penyimpangan.

AI juga akan terintegrasi dengan data kesehatan untuk memberikan peringatan dini terhadap kondisi darurat.

Pembentukan Dana Abadi AI

Draf Perpres turut mengusulkan pembentukan Sovereign AI Fund atau dana abadi AI yang akan dikelola oleh Danantara Indonesia. Dana ini dirancang untuk mendukung pembangunan ekosistem AI nasional, termasuk:

• Infrastruktur pusat data berbasis GPU.
• Pengembangan talenta digital.
• Layanan komputasi dan riset AI.

Skema pembiayaan akan melibatkan kolaborasi pemerintah dan sektor swasta, dengan target implementasi pada 2027–2029.

Tantangan Infrastruktur dan Energi

Pemerintah mengakui bahwa pengembangan AI membutuhkan dukungan infrastruktur besar, terutama pasokan energi untuk pusat data. Kebutuhan listrik yang tinggi menjadi salah satu tantangan utama, sehingga pemerintah mendorong penggunaan energi hijau sebagai solusi jangka panjang.

Selain itu, keterbatasan talenta digital dan kesiapan teknologi domestik masih menjadi pekerjaan rumah dalam mewujudkan kedaulatan AI nasional.

Kolaborasi dan Regulasi Risiko

Dalam penyusunan draf ini, pemerintah melibatkan berbagai pihak, termasuk perusahaan teknologi global. Selain peta jalan, pemerintah juga menyiapkan aturan terkait etika dan mitigasi risiko AI, seperti penyalahgunaan data biometrik, pelanggaran hak cipta, dan penyebaran konten manipulatif.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk menjadikan AI sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.